Jurnal Tempo – Rencana pengembangan jaringan LRT kembali membuka pembahasan mengenai pendanaan LRT Jakarta dalam jangka panjang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan beberapa alternatif agar pembangunan transportasi publik tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu opsi yang muncul adalah keterlibatan Danantara Indonesia. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menyebut dukungan tersebut dapat menggunakan berbagai skema, termasuk kemungkinan pembelian obligasi. Namun, mekanisme pendanaan belum ditetapkan secara final. Pemerintah masih memiliki pilihan lain, mulai dari APBD hingga skema pembiayaan alternatif. Langkah ini menjadi penting karena jaringan LRT Jakarta direncanakan terus diperluas setelah rute Kelapa Gading–Manggarai beroperasi.
Danantara Masuk dalam Opsi Pendanaan LRT Jakarta
Keterlibatan Danantara mulai dibicarakan sebagai salah satu alternatif untuk mendukung pembangunan jaringan LRT berikutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya meminta dukungan tersebut ketika LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai diresmikan pada 16 September 2026. Presiden Prabowo Subianto kemudian memberikan respons positif terhadap permintaan tersebut. Meski demikian, bentuk pembiayaan tetap perlu dirumuskan lebih lanjut. Pramono menegaskan Pemprov DKI membutuhkan beberapa alternatif agar pembangunan jaringan transportasi tidak bergantung pada satu sumber dana. Karena itu, APBD, obligasi, dan dukungan Danantara berada dalam daftar opsi yang sedang dipertimbangkan. Pendekatan tersebut memberikan ruang lebih besar bagi Jakarta untuk menyesuaikan pembiayaan dengan kebutuhan setiap tahap pembangunan.
DPRD Buka Peluang Skema Pembelian Obligasi
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menilai keterlibatan Danantara dapat dilakukan melalui sejumlah mekanisme. Salah satu kemungkinan yang disebut adalah pembelian obligasi yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan. Namun, gagasan tersebut masih berupa opsi dan belum menjadi keputusan final. Dengan skema obligasi, pemerintah dapat memperoleh sumber pembiayaan selain menggunakan belanja langsung APBD. Akan tetapi, penerbitan surat utang tetap membutuhkan perencanaan yang matang. Pemerintah perlu menghitung kemampuan pembayaran, jangka waktu, biaya pendanaan, dan struktur proyek yang akan dibiayai. Oleh sebab itu, pembahasan pendanaan LRT Jakarta tidak cukup hanya menentukan sumber uang. Struktur pembiayaan juga harus memastikan pembangunan tetap sehat secara fiskal.
APBD Tidak Ingin Menanggung Seluruh Beban Infrastruktur
Pembangunan transportasi massal membutuhkan investasi yang besar dan berlangsung selama beberapa tahun. Karena itu, DPRD menilai keterlibatan pemerintah pusat maupun lembaga investasi dapat membantu mengurangi tekanan terhadap APBD Jakarta. Penggunaan APBD dalam jumlah besar untuk satu proyek dapat mempersempit ruang fiskal bagi program lainnya. Jakarta tetap membutuhkan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, perumahan, dan pelayanan publik lainnya. Dari sudut pandang pengelolaan fiskal, diversifikasi sumber pembiayaan dapat memberikan fleksibilitas. Namun, setiap alternatif tetap memiliki konsekuensi berbeda. APBD menggunakan kapasitas anggaran daerah secara langsung, sedangkan obligasi menciptakan kewajiban pembayaran pada periode berikutnya. Sementara itu, keterlibatan Danantara membutuhkan struktur investasi yang disepakati para pihak.
Baca Juga: Mamdani Gugat Trump, Aturan Imigrasi Baru Picu Pertarungan Hukum
Tiga Skema Pembiayaan Disiapkan Pemprov DKI
Pramono Anung menyebut setidaknya tiga alternatif pembiayaan untuk pengembangan LRT. Pilihan tersebut terdiri atas APBD, obligasi, dan dukungan Danantara. Dengan memiliki beberapa pilihan, pemerintah daerah dapat menentukan kombinasi yang dianggap sesuai untuk setiap tahapan proyek. Langkah tersebut juga memberikan ruang apabila salah satu skema membutuhkan proses yang lebih panjang. Meski demikian, ketiga opsi tidak harus digunakan secara bersamaan. Keputusan akhirnya akan bergantung pada kebutuhan dana, kesiapan proyek, regulasi, dan kesepakatan dengan pemerintah pusat maupun lembaga terkait. Menurut saya, model pembiayaan campuran dapat menjadi menarik apabila setiap sumber dana memiliki fungsi yang jelas. Dengan begitu, pembangunan dapat berlanjut tanpa menempatkan seluruh beban pada satu instrumen.
Manggarai–Dukuh Atas Membutuhkan Sekitar Rp2,7 Triliun
Salah satu tahap pengembangan yang telah dibicarakan adalah perpanjangan jalur dari Manggarai menuju Dukuh Atas. Ruas tersebut memiliki panjang sekitar 2,4 kilometer dan diperkirakan membutuhkan dana Rp2,7 triliun. Pembangunannya ditargetkan mulai pada Januari 2027 dan selesai sekitar Agustus 2028. Jalur ini memiliki posisi strategis karena Dukuh Atas telah berkembang menjadi salah satu pusat integrasi transportasi publik Jakarta. Kawasan tersebut mempertemukan beberapa moda, termasuk MRT, KRL, kereta bandara, dan TransJakarta. Jika LRT nantinya ikut terhubung, perpindahan antarmoda dapat menjadi lebih sederhana. Oleh sebab itu, pembahasan pendanaan LRT Jakarta juga berkaitan dengan upaya membangun jaringan transportasi yang semakin terintegrasi.
Jaringan LRT Direncanakan Terus Diperluas
Rencana pengembangan LRT tidak berhenti pada Manggarai dan Dukuh Atas. Pemprov DKI juga membicarakan perluasan jaringan menuju Jakarta International Stadium (JIS) serta koneksi menuju kawasan Stasiun Whoosh Halim. Pramono menilai perluasan tersebut penting untuk membangun jaringan transportasi yang menghubungkan lebih banyak kawasan Jakarta. Jika rencana berjalan, LRT dapat berperan sebagai salah satu penghubung kawasan utara, timur, selatan, dan pusat kota. Namun, semakin panjang jaringan yang dibangun, kebutuhan investasi juga semakin besar. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa pemerintah mulai mencari sumber pembiayaan di luar APBD. Infrastruktur transportasi memiliki masa manfaat panjang. Karena itu, model pendanaannya juga perlu dirancang dengan perspektif jangka panjang.
Rute Kelapa Gading–Manggarai Menjadi Fondasi Pengembangan
Pembahasan pembiayaan lanjutan muncul setelah LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai diresmikan. Jalur tersebut memiliki panjang sekitar 12,2 kilometer dan menjadi bagian penting dari pengembangan transportasi massal Jakarta. Pembangunannya dikerjakan melalui PT Jakarta Propertindo atau Jakpro dengan dukungan pendanaan daerah. Setelah jalur tersebut beroperasi, fokus pemerintah bergeser pada bagaimana jaringan dapat diperluas dan diintegrasikan dengan moda lain. Tahap berikutnya tentu memiliki kebutuhan pembiayaan berbeda. Karena itu, pengalaman pembangunan sebelumnya dapat menjadi bahan evaluasi. Pemerintah dapat melihat biaya konstruksi, pola pengadaan, kebutuhan operasional, serta potensi penumpang sebelum menentukan struktur pembiayaan untuk ruas selanjutnya.
Integrasi Transportasi Menjadi Nilai Utama Pengembangan LRT
Manfaat jaringan LRT tidak hanya dihitung dari panjang rel yang dibangun. Nilai yang lebih besar muncul ketika jalurnya terhubung dengan moda transportasi lain. Dukuh Atas menjadi contoh penting karena kawasan tersebut telah menjadi titik pertemuan berbagai layanan angkutan umum. Sementara itu, rencana koneksi menuju Halim dapat mendekatkan jaringan LRT dengan layanan kereta cepat Whoosh. Arah menuju JIS juga membuka akses transportasi massal ke kawasan Jakarta Utara. Dengan demikian, setiap proyek perlu dilihat sebagai bagian dari jaringan yang lebih luas. Semakin mudah perpindahan antarmoda, semakin besar peluang masyarakat menggunakan transportasi umum untuk perjalanan harian. Namun, integrasi fisik perlu diikuti integrasi jadwal, tarif, akses pejalan kaki, dan layanan pengumpan.
Obligasi Menawarkan Alternatif tetapi Tetap Memiliki Kewajiban
Obligasi dapat menjadi salah satu instrumen untuk membiayai infrastruktur dengan masa manfaat panjang. Pemerintah memperoleh dana pada awal proyek, kemudian pembayaran dilakukan sesuai struktur dan jangka waktu surat utang. Model tersebut memungkinkan biaya pembangunan tidak seluruhnya dibebankan pada satu tahun anggaran. Namun, obligasi bukan berarti pembiayaan tanpa biaya. Ada kewajiban pokok dan imbal hasil yang harus diperhitungkan. Karena itu, jika instrumen ini digunakan dalam pendanaan LRT Jakarta, pemerintah perlu memastikan kapasitas fiskal tetap terjaga. Hal serupa berlaku apabila Danantara menjadi pembeli atau terlibat melalui skema investasi lain. Struktur transaksi perlu dibuat transparan sehingga sumber pembayaran dan pembagian risiko dapat dipahami dengan jelas.
Keterlibatan Danantara Masih Menunggu Skema Final
Respons pemerintah pusat membuka peluang lebih besar bagi Danantara untuk ikut dalam pengembangan LRT Jakarta. Namun, pernyataan dukungan belum sama dengan keputusan mengenai bentuk transaksi. Pemerintah daerah dan Danantara masih perlu menentukan skema yang sesuai. Pilihannya dapat berbeda tergantung karakter proyek dan kebutuhan pembiayaan. Karena itu, pembelian obligasi sebaiknya dipahami sebagai salah satu kemungkinan yang dibicarakan, bukan mekanisme yang sudah ditetapkan. Kejelasan tersebut penting agar publik tidak memperoleh kesan bahwa struktur pembiayaan telah selesai. Dalam proyek infrastruktur bernilai besar, tahap penyusunan skema keuangan sama pentingnya dengan pembangunan fisik. Kesalahan dalam menentukan struktur pembiayaan dapat menciptakan beban fiskal dalam jangka panjang.
Pendanaan LRT Perlu Menjaga Keseimbangan Fiskal Jakarta
Pengembangan transportasi publik merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya dapat dirasakan selama puluhan tahun. Namun, pembangunannya membutuhkan dana besar pada tahap awal. Karena itu, pencarian alternatif pendanaan LRT Jakarta menjadi langkah yang masuk akal selama dilakukan dengan perhitungan yang transparan. APBD dapat tetap menjadi salah satu sumber, sementara obligasi dan Danantara memberi pilihan tambahan. Hal terpenting adalah memastikan biaya, risiko, dan kewajiban setiap skema dapat dikendalikan. Selain itu, pembangunan harus menghasilkan jaringan yang benar-benar digunakan masyarakat. Infrastruktur yang terintegrasi, mudah dijangkau, dan memiliki jumlah penumpang memadai akan memberikan manfaat ekonomi lebih luas. Pada akhirnya, keberhasilan LRT bukan hanya ditentukan oleh cara proyek dibiayai, tetapi juga oleh seberapa efektif jaringan tersebut memperbaiki mobilitas Jakarta.
