Jurnal Tempo – Australia kembali mengubah kebijakan migrasinya dengan memperketat sejumlah jalur visa sementara. Aturan visa Australia terbaru terutama menyasar mahasiswa internasional, pemegang Working Holiday Maker (WHM), dan visa kunjungan. Pemerintah ingin menekan migrasi bersih sekaligus memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan izin tinggal. Dalam kebijakan yang diumumkan pada September 2026, pembatasan baru mencakup pemohon tambahan pada sebagian besar visa pelajar, sistem ballot untuk beberapa skema WHM, serta perluasan ketentuan No Further Stay pada visa kunjungan. Perubahan akan diterapkan secara bertahap. Karena itu, calon mahasiswa, pekerja muda, maupun wisatawan perlu memeriksa ketentuan yang berlaku pada jenis visa masing-masing sebelum membuat rencana perjalanan.
Pemerintah Australia Kembali Menata Sistem Migrasi
Pemerintah Australia menempatkan pengendalian migrasi sebagai salah satu tujuan utama perubahan kebijakan ini. Targetnya adalah menurunkan Net Overseas Migration menuju 225.000 orang pada 2027–2028. Pemerintah menyebut perubahan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga integritas sistem migrasi sekaligus memastikan program visa sesuai tujuan awalnya. Selain mengubah beberapa persyaratan visa, pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap orang yang tinggal tanpa status visa yang sah. Bagi calon pendatang, arah kebijakannya cukup jelas. Visa sementara diharapkan benar-benar digunakan untuk tujuan sementara. Sementara itu, orang yang ingin menetap dalam jangka panjang diarahkan menggunakan jalur visa yang memang dirancang untuk tujuan tersebut.
Aturan Visa Australia Terbaru Menyasar Visa Pelajar
Mahasiswa internasional menjadi salah satu kelompok yang paling diperhatikan dalam reformasi kali ini. Pemerintah berencana membatasi secondary applicant pada sebagian besar visa pelajar. Artinya, ruang bagi mahasiswa asing untuk memasukkan pasangan atau anggota keluarga sebagai pemohon tambahan akan menjadi lebih terbatas. Namun, terdapat pengecualian tertentu, termasuk bagi sebagian mahasiswa dari negara Pasifik dan Asia Tenggara. Detail penerapannya tetap perlu diperiksa ketika aturan mulai berlaku karena kebijakan akan diluncurkan secara bertahap. Perubahan ini menjadi penting bagi calon mahasiswa yang sebelumnya merencanakan studi di Australia bersama keluarga. Biaya pendidikan mungkin bukan lagi satu-satunya pertimbangan. Status visa pasangan dan anak juga perlu diperiksa sejak tahap awal perencanaan.
Perpanjangan Visa Pelajar Akan Lebih Dibatasi
Australia juga ingin memperketat praktik yang dikenal sebagai visa hopping. Pemerintah berencana membatasi penggunaan visa pelajar secara berulang tanpa perkembangan pendidikan yang jelas. Berdasarkan kebijakan baru, perpanjangan visa pelajar akan diarahkan pada mahasiswa yang melanjutkan pendidikan menuju kualifikasi yang lebih tinggi. Pendekatan tersebut bertujuan memastikan visa pendidikan benar-benar digunakan untuk kegiatan akademik. Bagi mahasiswa internasional, perubahan ini membuat perencanaan jalur studi semakin penting. Memilih program lanjutan tidak lagi hanya berkaitan dengan minat akademik. Kesesuaian jenjang pendidikan juga dapat memengaruhi pilihan visa berikutnya. Karena itu, calon mahasiswa perlu memahami hubungan antara program studi, masa berlaku visa, dan rencana setelah menyelesaikan pendidikan.
Baca Juga: Ban Boeing 737 Iran Lepas Saat Terbang, Pesawat Bergetar Hebat hingga Kembali Mendarat
Pemegang Visa Kunjungan Akan Menghadapi Aturan Lebih Ketat
Perubahan besar lainnya menyentuh visa kunjungan. Pemerintah Australia berencana menerapkan ketentuan No Further Stay pada seluruh visa pengunjung. Secara umum, kondisi tersebut membatasi pemegang visa untuk mengajukan sejumlah visa baru ketika masih berada di Australia. Pemerintah ingin mencegah visa kunjungan digunakan sebagai pintu masuk untuk memperpanjang masa tinggal melalui kategori lain. Namun, mekanisme pengecualian atau waiver tetap tersedia dalam kondisi tertentu sesuai aturan imigrasi. Karena itu, calon pengunjung perlu membaca visa grant letter dan memeriksa kondisi visa melalui VEVO. Jangan menganggap visa kunjungan otomatis dapat diubah menjadi jalur tinggal jangka panjang setelah tiba di Australia.
Working Holiday Maker Ikut Mengalami Perubahan
Program Working Holiday Maker juga menjadi bagian dari aturan visa Australia terbaru. Pemerintah akan memperkenalkan sistem ballot untuk visa tahun kedua dan ketiga serta mempertahankan persyaratan pekerjaan regional dalam skema tersebut. Selain itu, pemerintah menargetkan waktu pemrosesan WHM menjadi lebih stabil, sekitar tiga bulan. Perubahan ini berarti peluang memperoleh visa lanjutan tidak semata-mata bergantung pada kecepatan mengajukan permohonan. Sistem ballot dapat membuat unsur seleksi acak menjadi bagian dari proses pada kategori yang ditentukan. Karena itu, pemegang WHM perlu lebih cermat merencanakan pekerjaan regional dan waktu pengajuan. Perubahan detail program juga perlu dipantau melalui kanal resmi karena implementasinya berlangsung secara bertahap.
Pemegang Paspor Indonesia Perlu Memperhatikan Sistem Ballot
Ada perkembangan khusus yang relevan bagi warga Indonesia. Pemerintah Australia mengumumkan bahwa pengajuan pertama Work and Holiday visa subclass 462 bagi pemegang paspor Indonesia akan dikelola menggunakan sistem ballot. Pendaftaran untuk sistem tersebut diperkirakan mulai dibuka kemudian pada 2026. Pemerintah Australia juga menegaskan bahwa pemegang Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa atau SDUWHV dari periode sebelumnya tetap harus mengikuti ballot jika memenuhi persyaratan. Surat tersebut tidak otomatis menjamin tempat maupun memberikan prioritas. Setiap peserta yang memenuhi syarat akan memiliki kesempatan yang sama dalam proses pemilihan. Karena detail tanggal pembukaan belum ditetapkan, calon pemohon sebaiknya memantau pengumuman resmi dan tidak membuat komitmen perjalanan sebelum visa benar-benar diberikan.
Aturan Kerja WHM Tetap Perlu Diperhatikan
Selain sistem ballot, pemegang WHM tetap harus memperhatikan batasan kerja yang melekat pada visa mereka. Secara umum, kondisi 8547 membatasi pekerjaan dengan satu pemberi kerja maksimal enam bulan, kecuali terdapat pengecualian atau izin tertentu. Sementara itu, kondisi 8548 membatasi kegiatan studi atau pelatihan hingga empat bulan selama masa visa. Aturan ini menunjukkan bahwa WHM pada dasarnya dirancang untuk liburan panjang dengan pekerjaan sementara sebagai pendukung biaya perjalanan. Program tersebut bukan pengganti visa kerja reguler maupun visa pelajar. Oleh sebab itu, calon peserta perlu memahami tujuan program sebelum mendaftar. Kesalahan memahami batas pekerjaan atau studi dapat menimbulkan persoalan kepatuhan selama berada di Australia.
Pemerintah Menambah Petugas Kepatuhan Imigrasi
Reformasi visa juga disertai penguatan pengawasan. Pemerintah Australia berencana merekrut 100 petugas kepatuhan tambahan. Fokusnya adalah memastikan orang yang tidak lagi memiliki visa sah meninggalkan Australia serta meningkatkan tindakan terhadap pelanggaran aturan migrasi. Pemerintah bahkan sedang mempertimbangkan penggunaan kembali fasilitas karantina era pandemi di Melbourne untuk kebutuhan penahanan imigrasi. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa aturan visa Australia terbaru tidak hanya berkaitan dengan proses pengajuan. Penegakan aturan setelah seseorang berada di Australia juga menjadi bagian penting. Dengan demikian, pemegang visa perlu memantau tanggal kedaluwarsa dan setiap kondisi yang tercantum pada visa mereka.
Australia Berusaha Menekan Migrasi Bersih
Rangkaian kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari perubahan tingkat migrasi Australia dalam beberapa tahun terakhir. Net Overseas Migration sempat mencapai sekitar 518.000 orang pada 2023 sebelum kemudian menurun. Pemerintah kini menargetkan angka sekitar 225.000 pada 2027–2028. Mahasiswa internasional menjadi perhatian karena memiliki kontribusi besar dalam arus migrasi sementara. Namun, pengetatan menghadirkan dilema tersendiri. Australia membutuhkan migrasi untuk sejumlah sektor ekonomi, sementara pemerintah juga menghadapi tekanan mengenai perumahan, biaya hidup, dan layanan publik. Karena itu, kebijakan terbaru mencoba membatasi beberapa jalur sementara tanpa menutup seluruh pintu migrasi.
Pendidikan Internasional Tetap Penting bagi Australia
Meski aturan mahasiswa asing diperketat, pendidikan internasional tetap memiliki nilai ekonomi besar bagi Australia. Sektor tersebut menghasilkan sekitar A$53,6 miliar dalam satu tahun hingga Juni 2025 dan tercatat sebagai salah satu ekspor terbesar negara itu. Angka tersebut menunjukkan hubungan yang kompleks antara kebijakan migrasi dan pendidikan. Di satu sisi, mahasiswa asing membawa pendapatan bagi universitas serta berbagai sektor ekonomi. Di sisi lain, pemerintah ingin memastikan visa pelajar tidak menjadi jalur untuk memperpanjang masa tinggal tanpa tujuan pendidikan yang jelas. Menurut saya, keseimbangan inilah yang menjadi tantangan utama. Aturan yang terlalu longgar dapat membuka penyalahgunaan, sedangkan kebijakan yang terlalu ketat dapat mengurangi daya tarik Australia sebagai tujuan pendidikan internasional.
Calon Pemohon Perlu Memeriksa Aturan Sebelum Berangkat
Perubahan kebijakan migrasi membuat persiapan menjadi semakin penting. Calon mahasiswa perlu memeriksa ketentuan mengenai pasangan, anak, jenjang pendidikan, biaya visa, dan durasi studi. Pemohon WHM juga harus memperhatikan ballot, persyaratan pekerjaan, serta batas kerja dengan satu pemberi kerja. Sementara itu, wisatawan perlu memahami kondisi No Further Stay yang akan diperluas. Hal terpenting adalah menggunakan informasi resmi dan tidak hanya mengandalkan pengalaman pemohon sebelumnya. Kebijakan migrasi dapat berubah dalam waktu relatif singkat. Selain itu, kondisi visa seseorang belum tentu sama dengan orang lain. Karena itu, pengecekan langsung terhadap jenis visa dan persyaratan terbaru menjadi langkah yang lebih aman.
Pengetatan Visa Mengubah Cara Merencanakan Perjalanan ke Australia
Aturan visa Australia terbaru menunjukkan bahwa pemerintah sedang mengubah pendekatan terhadap migrasi sementara. Mahasiswa internasional menghadapi pembatasan lebih besar terkait anggota keluarga dan kelanjutan studi. Program WHM juga bergerak menuju mekanisme ballot pada sejumlah proses, termasuk perkembangan baru untuk pemohon Indonesia. Sementara itu, visa kunjungan akan semakin dibatasi agar tidak digunakan untuk memperpanjang masa tinggal melalui jalur lain. Namun, sebagian kebijakan tersebut masih berada dalam tahap implementasi bertahap. Karena itu, calon pemohon sebaiknya tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan aturan lama maupun berita singkat. Memeriksa informasi resmi sebelum membayar biaya, membeli tiket, atau membuat komitmen pendidikan akan membantu mengurangi risiko ketika kebijakan baru mulai berlaku.
