Jurnal Tempo – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyoroti gejolak ekonomi dunia yang semakin kompleks. Ia menyampaikan hal ini dalam konferensi pers berkala. Tekanan global makin terasa akibat ketegangan geopolitik dan inflasi tinggi. Kenaikan suku bunga di berbagai negara turut memperkeruh situasi. Indonesia, meski tidak kebal, dianggap lebih siap menghadapi guncangan ini. Sri Mulyani menyebutkan bahwa indikator ekonomi domestik tetap solid. Namun, ia menegaskan pentingnya kewaspadaan menghadapi dinamika global. Dalam pernyataannya, ia memaparkan sejumlah strategi kebijakan. Fokus utama adalah menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Pemerintah disebut aktif menjaga koordinasi antar lembaga ekonomi nasional.
“Baca Juga : Xi Jinping Kirim Sinyal Keras untuk Trump Lewat Ekonomi”
Ketegangan geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina masih berlanjut. Ini menyebabkan gangguan pada rantai pasok global. Harga energi dan pangan pun melonjak drastis dalam beberapa bulan terakhir. Negara-negara maju mengalami inflasi tertinggi dalam satu dekade terakhir. Bank sentral mereka merespons dengan pengetatan moneter agresif. Hal ini menyebabkan pelemahan mata uang negara berkembang. Termasuk rupiah, yang sempat tertekan terhadap dolar AS. Sri Mulyani mengatakan bahwa dinamika ini harus diantisipasi. Pasar keuangan global sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan moneter. Arus modal asing bisa keluar sewaktu-waktu dan memicu gejolak.
Indonesia disebut cukup tangguh karena fondasi ekonominya kuat. Pemerintah berkomitmen menjaga defisit fiskal dalam batas aman. Belanja negara difokuskan pada sektor yang memberi dampak besar. Seperti infrastruktur, bantuan sosial, dan transformasi digital. Pemerintah juga mempercepat belanja produktif demi mendorong ekonomi. BI, OJK, dan Kemenkeu rutin menggelar rapat koordinasi teknis. Tujuannya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Sri Mulyani juga menekankan pentingnya menjaga persepsi positif investor. Kepercayaan publik dan pelaku usaha menjadi kunci utama pemulihan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas terus dijaga.
“Simak juga: Huawei Mate XT Ultimate: Teknologi Premium dengan Luar Biasa”
BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen pada kuartal IV 2024. Konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan. Sektor ekspor juga tetap berkontribusi positif meski ada tekanan global. Sementara itu, sektor jasa dan industri manufaktur mulai pulih. Penerimaan negara dari pajak dan bea cukai ikut meningkat. Pemerintah mengklaim penerimaan melebihi target APBN 2024. Hal ini memberi ruang fiskal lebih longgar di 2025. Pemerintah tetap waspada terhadap perlambatan global yang meluas.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa inflasi Indonesia masih terkendali. Hingga Maret 2025, inflasi tercatat 2,75 persen secara tahunan. Angka ini lebih baik dibanding banyak negara lain. Pemerintah menjaga harga bahan pokok lewat subsidi dan intervensi. BI menjaga kebijakan suku bunga tetap seimbang dengan pertumbuhan. Koordinasi antara kementerian teknis juga diperkuat menjelang Hari Raya. Tujuannya agar lonjakan harga bisa diminimalkan sedini mungkin.
Cadangan devisa Indonesia berada di level aman menurut BI. Ini menjadi bantalan utama jika tekanan eksternal meningkat. Pemerintah juga terus berupaya menarik investasi jangka panjang. Salah satunya dengan reformasi struktural dan penyederhanaan perizinan. Sri Mulyani mengakui bahwa arus modal asing bersifat sangat fluktuatif. Karena itu, pemerintah menjaga iklim investasi tetap kompetitif.
Sri Mulyani menyoroti pentingnya hilirisasi industri nasional. Pemerintah ingin mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Proyek hilirisasi nikel, tembaga, dan bauksit sudah berjalan. Pemerintah berharap nilai tambah ekspor bisa meningkat signifikan. Sektor ini juga berpotensi menyerap tenaga kerja lebih banyak. Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi UMKM dan sektor informal.
Keseimbangan APBN tetap dijaga lewat belanja yang efisien. Pemerintah terus mendorong belanja untuk sektor produktif. Defisit fiskal diperkirakan tidak melebihi target 2,84 persen PDB. Belanja kementerian dan lembaga difokuskan pada pelayanan dasar. Pemerintah juga memperketat pengawasan belanja agar tidak boros. Ini sejalan dengan upaya menjaga kepercayaan investor domestik dan asing.
Pemerintah menyiapkan berbagai skenario fiskal untuk tahun 2025. Termasuk jika terjadi tekanan harga minyak dan pangan global. Pemerintah juga memperkuat kerja sama internasional di sektor keuangan. Sri Mulyani mengajak semua pihak menjaga optimisme dan disiplin. Pelaku usaha diminta tetap efisien dalam menjalankan bisnisnya.
