Prabowo Murka soal Beras Oplosan dan Ancaman Sita Penggilingan

Jurnal Tempo – Presiden Prabowo Subianto mengancam menyita penggilingan padi nakal yang bermain curang dengan menjual beras oplosan sebagai premium. Ia meminta Kapolri dan Jaksa Agung menindak pelaku, bahkan menginstruksikan penyitaan jika pelaku enggan mengembalikan kerugian negara Rp100 triliun per tahun

Dugaan Kerugian Negara dan Harga Tak Wajar

Menurut Prabowo, praktik ini jelas merugikan petani dan konsumen. Ia mendapat laporan bahwa beberapa penggilingan menjual premium seharga Rp5.000 di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) . Parahnya, ia menyebut kerugian negara akibat beras oplosan mencapai Rp100 triliun setiap tahun

Baca Juga : Rupiah Lesu ke Level Rp16.327 Pagi Ini

Landasan Hukum dan Rencana Penyitaan

Prabowo menegaskan bahwa penggilingan padi termasuk sektor strategis, sesuai Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, negara memiliki hak untuk mengambil alih penggilingan nakal melalui jalur hukum . Ia bahkan mengatakan akan menyerahkan milik negara tersebut ke koperasi desa Merah Putih

Kejaksaan Siap Turun Tangan

Kejaksaan Agung merespons positif perintah Presiden. Mereka berkoordinasi dengan Kapolri dan Kementan untuk menindak pengusaha beras oplosan sesuai instruksi. Kapuspenkum Anang Supriatna menegaskan kesiapan penegakan hukum terhadap para pelaku

Temuan Kementan dan Satgas Pangan

Sebelumnya, Kementerian Pertanian menguji 268 merek dari 10 provinsi dan menemukan 85–90 % bermasalah terkait mutu, kemasan, dan berat bersih. Mereka mendeteksi perbedaan signifikan antara harga tingkat petani dan pengecer, yang membuktikan adanya praktek curang

Langkah Selanjutnya

Saat ini, aparat tengah memproses data dan mempersiapkan penyitaan serta pengelolaan ulang lokasi. Presiden menekankan bahwa jika pelaku mengembalikan Rp100 triliun, negara mungkin akan merelakannya, namun jika tidak, penyitaan akan dilakukan