Jurnal Tempo – Pengalihan Subsidi BBM Menjadi BLT sedang dipertimbangkan oleh pemerintah, dengan tiga opsi yang diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Skema ini bertujuan untuk memperbaiki distribusi subsidi energi yang selama ini dianggap tidak tepat sasaran. Bahlil menjelaskan bahwa tim khusus bentukan Presiden Prabowo Subianto tengah merumuskan opsi-opsi tersebut, dengan dirinya ditunjuk sebagai ketua tim.
Bahlil memaparkan tiga opsi utama yang saat ini tengah dipertimbangkan oleh pemerintah dalam rangka mengubah sistem subsidi BBM. Opsi pertama adalah mengalihkan seluruh subsidi energi menjadi BLT yang langsung diberikan kepada masyarakat. Yang kedua adalah mengalihkan subsidi menjadi BLT, namun tetap mempertahankan subsidi untuk fasilitas umum. Lalu ketiga adalah memberikan subsidi terbatas hanya untuk barang tertentu, dengan tujuan mengurangi beban subsidi negara.
“Baca juga: Pramono Anung Tegaskan Pilih Pemimpin yang Kerja Nyata untuk Jakarta”
Pada opsi pertama, pemerintah berencana untuk mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat. Dalam skenario ini, fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah yang sebelumnya menerima subsidi energi, tidak akan lagi menerima bantuan tersebut. Bahlil menekankan bahwa dengan pengalihan ini, alokasi subsidi akan lebih difokuskan kepada masyarakat, khususnya yang membutuhkan.
Opsi kedua mengusulkan penggunaan BLT bagi masyarakat, namun dengan tetap memberikan subsidi untuk fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Skema ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga barang dan layanan publik yang penting bagi masyarakat, serta menekan dampak inflasi. Bahlil berharap bahwa opsi ini dapat menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor layanan publik.
“Simak juga: Cara Mudah Cek NIK untuk Penerima Bansos 2024, Pastikan Anda Termasuk Daftar Penerima”
Pada opsi ketiga, pemerintah akan mempertahankan subsidi tetapi dengan penyesuaian. Subsidi hanya akan diberikan untuk barang tertentu dalam jumlah terbatas. Ini dimaksudkan untuk mengurangi beban anggaran negara, sementara tetap memastikan bahwa barang-barang pokok tetap dapat dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. Opsi ini juga diharapkan dapat mengurangi pemborosan subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran.
Bahlil juga menegaskan bahwa subsidi untuk gas LPG, yang banyak digunakan oleh UMKM, tidak akan diubah menjadi BLT. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan aspirasi dari pelaku usaha kecil yang khawatir perubahan tersebut dapat memengaruhi usaha mereka, terutama di sektor kuliner dan bisnis kecil lainnya yang bergantung pada penggunaan gas LPG.
Ketiga opsi pengalihan subsidi ini masih dalam pembahasan dan belum dapat dijelaskan lebih rinci. Setelah rapat internal selesai, tim khusus akan melaporkan hasilnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Jika disetujui, pembahasan akan dilanjutkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.
Wacana pengalihan subsidi BBM menjadi BLT telah mencuat sejak masa kampanye Pilpres 2024. Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menyatakan bahwa subsidi energi seharusnya tidak lagi diberikan dalam bentuk barang, melainkan dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Menurutnya, hal ini akan lebih efektif dan membantu mengurangi pemborosan anggaran negara.
