Sri Mulyani soal PNS Tak Naik Gaji di 2026: APBN Diisi Prioritas
Jurnal Tempo – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara soal kabar kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun depan. Ia menegaskan, hingga kini belum ada keputusan terkait hal itu. Pasalnya, ruang fiskal dalam APBN 2026 sudah banyak terserap untuk berbagai program prioritas nasional.
“Untuk gaji, kita juga akan melihat fiscal space 2026 yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Jumat (15/8).
Fokus pada Rekrutmen CPNS
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih berfokus pada kebijakan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kebijakan tersebut sudah disepakati dan dianggap lebih mendesak.
Ia menambahkan, koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini juga terus dilakukan. Diskusi antara kedua kementerian ini akan berfokus pada pemetaan kebutuhan aparatur negara di tengah keterbatasan anggaran.
Prabowo Tak Singgung Kenaikan Gaji
Dalam Sidang Tahunan MPR, Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung soal kenaikan gaji PNS. Pidatonya lebih banyak membahas postur fiskal dan arah kebijakan.
Prabowo juga menginstruksikan perbaikan kinerja BUMN, termasuk pemangkasan jumlah komisaris hingga penghapusan tantiem. Ia bahkan melontarkan sindiran tajam soal honor fantastis komisaris.
“Masa ada komisaris BUMN yang rapat sebulan sekali tantiemnya Rp40 miliar setahun?” ucap Prabowo, yang langsung disambut riuh anggota MPR.
Tradisi yang Berbeda dari Era Jokowi
Pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi), nota keuangan sering kali menjadi momen pengumuman kenaikan gaji PNS. Contohnya, pada tahun 2023 Jokowi mengumumkan kenaikan gaji PNS untuk 2024.
Namun, dalam nota keuangan terakhirnya, Jokowi tidak lagi menyampaikan kebijakan tersebut. Saat itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa keputusan terkait kenaikan gaji akan menjadi kewenangan presiden terpilih hasil Pilpres 2024.
“Nanti Pak Prabowolah yang umumkan,” kata Anas usai Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN 2025 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, 16 Agustus 2024.
