Jurnal Tempo – Pertemuan para pemimpin Asia Tenggara dalam KTT ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, memperlihatkan perkembangan yang menarik sekaligus mengundang pertanyaan besar. Di satu sisi, ASEAN terus memperkuat kerja sama ekonomi dan memperluas peluang perdagangan internasional. Namun, di sisi lain, organisasi kawasan ini masih menghadapi persoalan politik dan keamanan yang belum menemukan jalan keluar. Konflik Myanmar, ketegangan Laut China Selatan, serta kabut asap lintas negara kembali memperlihatkan rumitnya menjaga kepentingan bersama. Situasi tersebut semakin menantang karena persaingan Amerika Serikat dan China terus memengaruhi hubungan internasional. Selain itu, perubahan iklim dan tekanan biaya hidup turut membebani masyarakat kawasan. Bagi jutaan penduduk Asia Tenggara, keberhasilan ASEAN tidak cukup hanya terlihat melalui angka pertumbuhan ekonomi. Mereka juga membutuhkan keamanan, stabilitas, dan perlindungan lingkungan. Karena itu, pertemuan Manila menjadi pengingat bahwa kemajuan ekonomi harus berjalan bersama keberanian menyelesaikan persoalan kawasan.
Integrasi Ekonomi Digital Menjadi Harapan Baru Pertumbuhan ASEAN
Di tengah berbagai tantangan geopolitik, ASEAN menunjukkan perkembangan positif melalui penguatan integrasi ekonomi digital. Salah satu langkah penting terlihat dari penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA di Manila pada November 2026. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas perdagangan digital, meningkatkan konektivitas bisnis, dan memperkuat kerja sama teknologi antarnegara anggota. Melalui kerangka ini, ASEAN menargetkan nilai ekonomi digital kawasan mencapai 2 triliun dollar AS pada 2030. Target tersebut membuka harapan besar bagi perusahaan teknologi, pelaku usaha kecil, dan generasi muda yang semakin bergantung pada layanan digital. Selain itu, perkembangan negosiasi perdagangan bebas dengan Kanada memperlihatkan keinginan ASEAN memperluas jaringan ekonomi global. Meski demikian, keberhasilan program tersebut tetap membutuhkan kesiapan infrastruktur dan regulasi. Negara anggota juga harus memastikan manfaat ekonomi digital tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
Baca Juga : Buron Narkoba Singapura Ditangkap di Thailand Setelah Setahun Menyamar
Konflik Myanmar Menguji Kredibilitas dan Solidaritas Negara ASEAN
Berbeda dengan kemajuan ekonomi, konflik Myanmar masih menjadi salah satu tantangan paling berat bagi ASEAN. Krisis politik dan kekerasan berkepanjangan di negara tersebut memperlihatkan keterbatasan organisasi kawasan dalam mendorong penyelesaian konflik domestik anggotanya. ASEAN sebelumnya memperkenalkan Konsensus Lima Poin sebagai dasar upaya perdamaian. Namun, penerapannya menghadapi berbagai hambatan, terutama karena kekerasan dan perbedaan kepentingan politik belum mereda. Situasi ini tidak hanya memengaruhi stabilitas Myanmar, tetapi juga menimbulkan persoalan kemanusiaan bagi masyarakat sipil. Banyak keluarga menghadapi ketidakpastian akibat konflik, sementara kebutuhan bantuan kemanusiaan tetap mendesak. Di sisi lain, prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota sering membatasi ruang gerak diplomasi ASEAN. Karena itu, organisasi kawasan menghadapi pilihan sulit antara mempertahankan pendekatan tradisional dan memperkuat tindakan bersama. Tanpa kemajuan nyata, kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan ASEAN menjaga perdamaian berisiko semakin melemah.
Laut China Selatan Memperlihatkan Rumitnya Persaingan Kepentingan Geopolitik
Persoalan Laut China Selatan kembali memperlihatkan betapa rumitnya menyatukan kepentingan negara-negara ASEAN. Kawasan perairan tersebut memiliki nilai strategis karena menjadi jalur perdagangan internasional sekaligus menyimpan sumber daya kelautan yang penting. Namun, klaim wilayah yang saling tumpang tindih terus memunculkan ketegangan, terutama antara China dan sejumlah negara Asia Tenggara. ASEAN sebenarnya telah lama mendorong penyusunan Code of Conduct sebagai pedoman perilaku untuk mengurangi risiko konflik. Sayangnya, perundingan tersebut belum menghasilkan terobosan yang mampu menjawab seluruh persoalan. Perbedaan kepentingan ekonomi dan keamanan membuat masing-masing negara memiliki pendekatan diplomatik tersendiri. Selain itu, persaingan pengaruh Amerika Serikat dan China semakin memperumit situasi kawasan. Bagi masyarakat pesisir, ketegangan ini bukan sekadar persoalan diplomasi. Keamanan jalur pelayaran, kegiatan perikanan, dan keberlanjutan mata pencaharian turut bergantung pada stabilitas perairan tersebut.
Baca Juga :Putusan Bersejarah ICJ: Myanmar Dinyatakan Bersalah atas Genosida Rohingya
Kabut Asap Lintas Negara Kembali Menguji Komitmen Lingkungan ASEAN
Selain konflik politik dan keamanan, persoalan kabut asap lintas negara menunjukkan bahwa kerja sama lingkungan ASEAN masih membutuhkan perhatian serius. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dapat menghasilkan asap yang bergerak menuju negara tetangga, termasuk Malaysia dan Singapura. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, serta kegiatan ekonomi. Dalam pembahasan menjelang KTT ASEAN, persoalan ini kembali menarik perhatian karena masyarakat berharap adanya tindakan bersama yang lebih efektif. Namun, penyelesaian masalah tidak cukup hanya mengandalkan pernyataan diplomatik atau komitmen tertulis. Negara-negara anggota perlu memperkuat pencegahan kebakaran, pengawasan lahan, dan pertukaran informasi lingkungan. Selain itu, perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan kebakaran harus menjalankan tanggung jawab secara konsisten. Bagi keluarga yang menghadapi udara tercemar, persoalan kabut asap merupakan ancaman nyata terhadap kehidupan sehari-hari, bukan sekadar perdebatan antarpemerintah.
Prinsip Konsensus Membantu Persatuan tetapi Memperlambat Keputusan ASEAN
Salah satu faktor yang membuat ASEAN sulit mengambil keputusan tegas adalah mekanisme konsensus yang telah lama menjadi dasar kerja sama organisasi. Pendekatan ini mengutamakan musyawarah dan kesepakatan seluruh anggota sebelum menentukan langkah bersama. Dalam banyak situasi, prinsip tersebut membantu menjaga hubungan diplomatik dan mencegah konflik terbuka antarnegara. Namun, mekanisme yang sama juga dapat memperlambat respons ketika muncul persoalan mendesak. Krisis Myanmar dan perundingan Laut China Selatan menjadi contoh bagaimana perbedaan kepentingan dapat menghambat keputusan kolektif. Sementara itu, kerja sama ekonomi relatif lebih mudah berkembang karena negara anggota memiliki kepentingan bersama yang lebih jelas. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan ASEAN sangat bergantung pada kemampuan menemukan titik temu. Karena itu, sejumlah pengamat menilai organisasi kawasan perlu meningkatkan efektivitas diplomasi tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan dan kesetaraan anggotanya. Tantangan utamanya adalah membangun keberanian politik bersama.
Masa Depan ASEAN Bergantung pada Keseimbangan Ekonomi dan Stabilitas Kawasan
Perkembangan ASEAN sepanjang 2026 memperlihatkan peluang besar sekaligus pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Integrasi ekonomi digital dan perluasan perdagangan internasional dapat memperkuat daya saing Asia Tenggara dalam perekonomian global. Namun, keberhasilan tersebut akan menghadapi risiko apabila ketegangan geopolitik, konflik kemanusiaan, dan persoalan lingkungan terus berlangsung. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengingatkan bahwa dunia menghadapi tantangan yang saling berkaitan, mulai dari konflik bersenjata hingga perubahan iklim dan tekanan perdagangan. Dalam situasi tersebut, ASEAN memiliki kesempatan memperkuat perannya sebagai penghubung diplomasi regional. Organisasi ini perlu menjaga komunikasi dengan kekuatan global sekaligus mengutamakan kepentingan masyarakat kawasan. Lebih jauh, kemajuan ekonomi seharusnya menjadi modal untuk memperkuat ketahanan sosial dan stabilitas politik. Masa depan ASEAN akan ditentukan bukan hanya oleh kesepakatan yang ditandatangani, tetapi juga oleh manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.