Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Jurnal Tempo – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya serius menangani kasus dugaan beras oplosan yang saat ini menjadi sorotan publik. Dalam keterangannya, ia menyatakan bahwa Satgas Pangan Polri bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendalami kasus ini secara menyeluruh. “Kami bekerjasama dengan Kementan untuk melakukan pengecekan lab,” ujarnya saat menghadiri kegiatan di Mako Brimob, Depok, Kamis (17/7/2025). Sejumlah sampel beras akan segera diuji di laboratorium guna memastikan adanya pelanggaran. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat terhadap temuan mencurigakan di lapangan. Publik pun menantikan hasil konkret dari investigasi ini, mengingat skala potensi kerugian yang sangat besar. Dengan keterlibatan langsung Polri, diharapkan ada transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap pelaku nakal di sektor pangan.
Sejauh ini, Satgas Pangan telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 pemilik merek dan produsen beras kemasan 5 kilogram. Pemeriksaan dilakukan pada Selasa (15/7/2025) di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Hasil awal menunjukkan adanya indikasi pengoplosan dan ketidaksesuaian berat bersih dibanding label kemasan. “Kategori sementara mengoplos, kemudian juga ada yang beratnya tidak sesuai takaran di kemasan,” jelas Jenderal Listyo. Langkah ini merupakan upaya serius untuk menindak segala bentuk pelanggaran yang merugikan konsumen. Dengan menelusuri komposisi dan keakuratan informasi produk, aparat penegak hukum ingin memastikan bahwa praktik curang tidak terus merajalela di pasar. Pemeriksaan tersebut bertujuan mengungkap apakah terdapat unsur pelanggaran hukum dalam distribusi dan penjualan beras di pasaran.
“Baca juga: Drone Peledak Kembali Serang Ladang Minyak di Kurdistan, Irak“
Tidak hanya pemilik merek, penyelidikan juga menyasar enam produsen beras, termasuk beberapa perusahaan ternama. Empat produsen pertama yang dipanggil adalah Wilmar Group, Food Station Tjipinang Jaya, Belitang Panen Raya (BPR), dan Sentosa Utama Lestari (Japfa Group). Pemanggilan dilakukan pada Kamis (10/7), dan menjadi bagian dari proses hukum menyeluruh. Pemeriksaan difokuskan pada keabsahan isi kemasan dan kesesuaian mutu beras yang diedarkan. Brigjen Helfi Assegaf, Kepala Satgas Pangan sekaligus Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, menyatakan bahwa penyidikan ini bertujuan mendalami dugaan adanya unsur melawan hukum. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pelaku usaha besar pun tak kebal dari pengawasan hukum. Proses ini diharapkan memberi efek jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan konsumen di sektor pangan.
Kementerian Pertanian mengungkap fakta mencengangkan: mayoritas beras premium di pasar tidak memenuhi standar mutu. Berdasarkan hasil uji, 85,56 persen beras premium dinyatakan tak lolos. Lebih mengkhawatirkan, 59,78 persen dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 21,66 persen memiliki berat bersih lebih ringan dari label. Fakta ini menandakan adanya praktik curang yang merugikan konsumen dalam jumlah masif. Uji mutu tersebut menjadi dasar kuat bagi Kementan untuk melibatkan penegak hukum. Dalam sistem distribusi pangan, keakuratan label dan kualitas produk adalah hak konsumen yang tidak boleh dilanggar. Temuan ini menuntut tindakan tegas, karena jika dibiarkan, dapat menciptakan ketidakadilan ekonomi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional.
Jika data beras premium mengkhawatirkan, maka temuan pada kategori beras medium jauh lebih memprihatinkan. Hasil pengujian menunjukkan 88,24 persen tidak sesuai dengan standar SNI. Bahkan 95,12 persen dijual di atas HET, dan 9,38 persen tidak memenuhi berat sesuai label. Ini menandakan praktik curang tidak hanya terjadi di segmen beras premium, namun merata di semua kelas pasar. Pelanggaran ini jelas merugikan konsumen berpenghasilan rendah yang lebih bergantung pada beras medium. Pemerintah melalui Kementan dan Satgas Pangan wajib memberikan perlindungan maksimal terhadap masyarakat luas. Tingkat pelanggaran yang sangat tinggi ini mengisyaratkan perlunya perbaikan besar dalam sistem pengawasan pangan nasional. Ke depan, penguatan regulasi dan sanksi tegas menjadi hal mutlak agar konsumen tidak terus menjadi korban permainan kotor pelaku usaha tak bertanggung jawab.
Dampak dari praktik pengoplosan dan pelanggaran mutu beras tidak bisa dianggap sepele. Menurut Kementerian Pertanian, potensi kerugian konsumen akibat beras premium yang tidak sesuai standar mencapai Rp34,21 triliun per tahun. Sementara untuk kategori beras medium, angka kerugian bahkan lebih besar, yakni sekitar Rp65,14 triliun per tahun. Jumlah ini mencerminkan besarnya volume transaksi beras yang terjadi di pasar nasional dan sejauh mana konsumen dirugikan secara sistematis. Praktik seperti mengurangi berat bersih dan menaikkan harga di atas HET jelas melanggar hak konsumen dan merusak pasar. Kerugian ini bukan hanya finansial, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi pangan. Karena itu, pengusutan tuntas oleh Polri dan Kementan menjadi sangat penting demi menegakkan keadilan dan menjaga stabilitas pasar beras dalam negeri.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa seluruh temuan dan hasil uji mutu telah diserahkan kepada aparat penegak hukum. Ia menyatakan bahwa laporan resmi sudah diberikan langsung kepada Kapolri dan Jaksa Agung. “Kami sudah kirim ke Pak Kapolri langsung dan Pak Jaksa Agung. Sekarang ini, pemeriksaan sudah berjalan,” ujarnya pada Senin (7/7) di Kantor Kementan. Langkah ini menunjukkan sinergi antara kementerian teknis dan lembaga penegak hukum dalam melindungi konsumen. Kementan tidak hanya berhenti pada publikasi temuan, tetapi langsung bertindak melalui jalur hukum. Ini adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam mengawasi industri pangan nasional. Dengan dukungan dari aparat, diharapkan penindakan terhadap pelaku dapat berjalan cepat dan adil. Pengawasan ketat dan komitmen seperti ini penting agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan.
Tingginya atensi masyarakat terhadap kasus ini menunjukkan bahwa publik mengharapkan transparansi dalam setiap proses hukum. Mengingat skala pelanggaran dan nilai kerugiannya, proses penyelidikan harus dilakukan secara terbuka dan profesional. Polri melalui Satgas Pangan dituntut untuk menyampaikan perkembangan kasus secara berkala. Selain itu, masyarakat juga berharap agar tidak ada perlakuan istimewa terhadap perusahaan besar atau pemilik merek ternama. Semua pihak yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Transparansi bukan hanya menjaga kepercayaan publik, tetapi juga menjadi bukti keseriusan negara dalam memberantas kejahatan di sektor pangan. Dengan penyampaian informasi yang jelas dan akurat, masyarakat akan merasa dilibatkan dan dilindungi. Komitmen penegak hukum untuk terbuka dalam proses ini adalah langkah penting dalam menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum.
Satgas Pangan Polri memiliki peran strategis dalam mengawasi distribusi dan kualitas bahan pangan di Indonesia. Dalam kasus beras oplosan ini, Satgas bertindak cepat dengan memeriksa merek-merek besar serta memverifikasi laporan dari Kementan. Selain itu, mereka juga mengawal jalannya pemeriksaan laboratorium atas sampel beras yang dicurigai dioplos. Peran Satgas bukan sekadar represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Mereka menjadi penghubung antara instansi teknis seperti Kementan dengan aparat penegak hukum. Keberadaan Satgas Pangan menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan pangan nasional. Ke depan, penguatan Satgas melalui peningkatan wewenang, SDM, dan teknologi pemantauan perlu menjadi prioritas. Kasus ini membuktikan bahwa Satgas Pangan adalah garda terdepan dalam melindungi konsumen dari praktik nakal pelaku usaha.
Kasus dugaan beras oplosan adalah sinyal kuat bahwa pengawasan di sektor pangan harus diperketat. Dengan keterlibatan langsung Kapolri, Kementan, dan Jaksa Agung, masyarakat berharap kasus ini diusut hingga tuntas. Temuan mencengangkan tentang ketidaksesuaian mutu dan berat kemasan beras harus menjadi cambuk bagi semua pihak—baik regulator, produsen, hingga distributor. Konsumen berhak mendapatkan produk sesuai standar dan harga yang adil. Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan merata akan menciptakan efek jera serta memulihkan kepercayaan publik. Satgas Pangan dan Kementan perlu terus bersinergi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Saatnya industri pangan Indonesia menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab sosial. Perlindungan konsumen bukan hanya soal regulasi, tapi juga komitmen moral seluruh pelaku industri.
