Jurnal Tempo – Pembangunan 60 Sekolah Rakyat memasuki tahap persiapan berikutnya setelah pemerintah menjalankan pembangunan fasilitas pendidikan di berbagai daerah. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan Kementerian PU sedang mengupayakan tambahan anggaran untuk pengembangan Sekolah Rakyat gelombang ketiga. Jumlah yang disiapkan saat ini berada di kisaran 60 sekolah. Namun, pemerintah ingin memperluas pembangunan hingga mendekati 100 sekolah apabila dukungan anggaran memungkinkan. Target penyelesaiannya diarahkan pada Juni 2027. Rencana tersebut menjadi bagian dari pengembangan program pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan lebih baik. Bagi Kementerian PU, tantangannya bukan sekadar menambah jumlah bangunan. Kualitas konstruksi, kesiapan fasilitas, serta ketepatan waktu juga perlu diperhatikan. Pengalaman pembangunan tahap sebelumnya dapat menjadi bahan evaluasi agar fasilitas berikutnya lebih siap ketika diserahkan untuk digunakan.
Pembangunan 60 Sekolah Rakyat Masuk Gelombang Ketiga
Kementerian PU menyiapkan sekitar 60 Sekolah Rakyat untuk gelombang ketiga. Jumlah tersebut masih dapat berkembang karena pemerintah mempunyai skenario pembangunan hingga 100 lokasi. Sebelumnya, Kementerian PU juga pernah menyampaikan beberapa skenario pembangunan tahap tiga. Jumlah keluaran dapat disesuaikan dari 37 menjadi 60, bahkan mencapai 100 lokasi berdasarkan kapasitas anggaran yang tersedia. Karena itu, angka 60 sekolah dapat dipahami sebagai skenario pembangunan yang sedang dipersiapkan, bukan batas akhir program. Pendekatan bertahap juga memberi pemerintah ruang untuk menyesuaikan pembangunan dengan kesiapan lahan dan kebutuhan daerah. Dalam proyek pendidikan berskala nasional, penentuan lokasi memiliki peran besar. Sekolah idealnya dibangun pada wilayah yang benar-benar membutuhkan fasilitas tersebut agar manfaat anggaran dapat dirasakan secara optimal.
Tambahan Anggaran Diupayakan untuk Memperluas Pembangunan
Dody menyampaikan bahwa tambahan dana sedang diupayakan agar jumlah pembangunan dapat diperbesar. Dukungan anggaran menjadi faktor penting karena Sekolah Rakyat membutuhkan lebih dari sekadar ruang kelas. Infrastruktur pendidikan perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung agar kegiatan belajar dapat berjalan dengan layak. Selain itu, perencanaan harus memperhitungkan kapasitas siswa, kondisi geografis, akses menuju sekolah, dan kebutuhan konstruksi setiap wilayah. Biaya pembangunan satu lokasi juga dapat berbeda karena karakter daerah tidak selalu sama. Oleh sebab itu, penambahan jumlah sekolah perlu diikuti perencanaan anggaran yang realistis. Mengejar target kuantitas memang penting. Namun, kualitas bangunan tetap perlu menjadi prioritas karena fasilitas tersebut akan digunakan dalam jangka panjang.
Target Pembangunan Mengarah hingga 100 Sekolah
Pemerintah menargetkan pengembangan gelombang berikutnya dapat mencapai 100 Sekolah Rakyat. Target tersebut lebih besar dibandingkan skenario sekitar 60 lokasi yang saat ini dipersiapkan. Namun, realisasinya tetap bergantung pada kapasitas anggaran dan kesiapan pembangunan. Kementerian PU sebelumnya telah membahas skenario bertahap untuk tahap ketiga. Dengan pendekatan ini, pembangunan dapat disesuaikan tanpa mengabaikan kemampuan pembiayaan pemerintah. Menurut saya, pola bertahap lebih realistis untuk proyek infrastruktur pendidikan dalam jumlah besar. Setiap lokasi mempunyai tantangan berbeda, mulai dari kondisi tanah hingga ketersediaan akses. Karena itu, mengejar jumlah sekolah sebaiknya berjalan bersama pengawasan mutu. Jika keduanya seimbang, fasilitas yang selesai dibangun dapat segera dimanfaatkan tanpa membutuhkan banyak perbaikan tambahan.
Juni 2027 Menjadi Target Penyelesaian
Kementerian PU mengarahkan pembangunan tahap berikutnya agar selesai pada Juni 2027. Target tersebut membuat proses persiapan menjadi penting sejak awal. Sebelum konstruksi berjalan, pemerintah harus memastikan kesiapan lokasi, desain, anggaran, pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan. Setiap keterlambatan pada tahap awal dapat memengaruhi jadwal keseluruhan. Selain itu, proyek di banyak wilayah membutuhkan koordinasi yang lebih kompleks dibandingkan pembangunan pada satu kawasan. Kondisi cuaca dan distribusi material juga dapat memengaruhi pekerjaan. Oleh karena itu, pemantauan berkala dibutuhkan agar masalah dapat diketahui sejak dini. Target waktu bukan hanya berkaitan dengan penyelesaian fisik. Bangunan juga harus siap digunakan ketika kegiatan pendidikan dimulai. Artinya, kualitas akhir dan kesiapan fasilitas memiliki bobot yang sama pentingnya dengan kecepatan konstruksi.
Baca Juga: Penerbitan Kartu Kredit Indonesia Tembus 32 Ribu dalam Satu Bulan
Sebanyak 93 Sekolah Tahap II Telah Dibangun
Pengembangan gelombang ketiga berlangsung setelah pemerintah menyelesaikan pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen pada tahap II. Kementerian PU sebelumnya mempercepat pembangunan di berbagai daerah agar fasilitas tersebut dapat digunakan pada tahun ajaran 2026/2027. Pada pertengahan 2026, pemerintah mencatat 93 sekolah permanen menjadi bagian dari jaringan Sekolah Rakyat nasional. Keberadaan tahap sebelumnya memberikan pengalaman penting untuk pembangunan berikutnya. Evaluasi dapat dilakukan terhadap desain, kecepatan pengerjaan, pengawasan konstruksi, serta koordinasi antarlembaga. Pengalaman lapangan semacam ini penting karena persoalan pembangunan sering kali baru terlihat setelah fasilitas digunakan. Dengan demikian, tahap III mempunyai kesempatan untuk memperbaiki detail yang ditemukan pada proyek sebelumnya.
Sulawesi Selatan Disiapkan Menjadi Pusat Peresmian
Sebanyak 93 Sekolah Rakyat tahap II juga dipersiapkan untuk peresmian secara nasional. Sulawesi Selatan dipilih sebagai pusat kegiatan, sedangkan sejumlah lokasi lainnya akan mengikuti secara daring. Namun, jadwal pasti peresmian masih menyesuaikan agenda Presiden. Dody mengatakan kegiatan diperkirakan berlangsung setelah peringatan HUT TNI. Pemilihan Sulawesi Selatan cukup relevan karena terdapat sejumlah fasilitas Sekolah Rakyat di wilayah tersebut. Pemerintah juga sedang menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung menuju lokasi acara. Peresmian ini bukan hanya menjadi seremoni. Tahapan tersebut menandai perpindahan fokus dari pembangunan fisik menuju pemanfaatan fasilitas pendidikan. Setelah bangunan tersedia, perhatian berikutnya akan beralih pada pengelolaan sekolah, peserta didik, tenaga pendidik, serta kualitas pembelajaran.
Sekolah Rakyat Makassar Memiliki Kapasitas Besar
Salah satu fasilitas yang ditinjau Dody berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Sekolah tersebut dirancang untuk menampung siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Kapasitas yang direncanakan mencapai sekitar 1.260 peserta didik. Sementara itu, pengisian siswa dilakukan secara bertahap. Model sekolah terintegrasi seperti ini membutuhkan pengelolaan fasilitas yang matang. Jumlah siswa yang besar berarti kebutuhan terhadap ruang belajar, sanitasi, akses, keamanan, dan fasilitas pendukung juga meningkat. Karena itu, pembangunan gedung hanyalah satu bagian dari keseluruhan ekosistem pendidikan. Sekolah juga membutuhkan sistem operasional yang mampu melayani siswa secara konsisten. Dalam jangka panjang, kapasitas besar dapat menjadi keunggulan apabila kualitas layanan tetap terjaga.
Temuan di Barru Menjadi Bahan Evaluasi Konstruksi
Dody juga meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Barru. Dalam kunjungan tersebut, terdapat catatan mengenai lantai yang mengalami genangan air. Kemiringan permukaan disebut perlu diperbaiki agar air dapat mengalir dengan baik. Kontraktor diminta menangani persoalan tersebut. Temuan seperti ini terlihat sederhana, tetapi cukup penting dalam bangunan pendidikan. Genangan dapat mengganggu aktivitas sekaligus mempercepat kerusakan material apabila dibiarkan. Selain itu, permukaan yang basah dapat meningkatkan risiko siswa terpeleset. Karena itu, pemeriksaan sebelum serah terima menjadi tahapan penting. Temuan lapangan juga dapat digunakan sebagai pelajaran untuk pembangunan 60 Sekolah Rakyat berikutnya. Detail drainase, kemiringan lantai, serta kualitas pekerjaan perlu diperiksa sejak proses konstruksi berlangsung. Dengan begitu, masalah dapat diperbaiki sebelum fasilitas digunakan secara penuh.
Kementerian PU Berfokus pada Infrastruktur Sekolah
Pembagian peran antarlembaga menjadi bagian penting dari program Sekolah Rakyat. Kementerian PU menangani pembangunan infrastruktur, sedangkan aspek penyelenggaraan pendidikan melibatkan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah. Setelah pembangunan selesai, fasilitas akan memasuki tahap operasional sesuai mekanisme program. Pembagian tersebut membuat koordinasi menjadi sangat penting. Bangunan yang selesai tepat waktu tetap membutuhkan kesiapan tenaga pendidik, peserta didik, perlengkapan, dan sistem pengelolaan. Pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Tata kelolanya mencakup peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan kurikulum. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dapat dinilai dari jumlah gedung yang berhasil dibangun.
Sekolah Rakyat Dirancang Memperluas Akses Pendidikan
Program Sekolah Rakyat memiliki tujuan sosial yang lebih luas daripada pembangunan fasilitas fisik. Program ini diarahkan untuk memenuhi hak pendidikan masyarakat dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Selain pembelajaran akademik, penyelenggaraannya juga menekankan pendidikan karakter serta kecakapan hidup. Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena itu, lokasi pembangunan dan kualitas penyelenggaraan menjadi dua faktor yang saling berkaitan. Gedung yang bagus belum cukup apabila akses siswa masih terbatas. Sebaliknya, program pendidikan akan sulit berjalan optimal tanpa fasilitas yang memadai. Keseimbangan antara keduanya menjadi tantangan utama ketika jaringan Sekolah Rakyat diperluas ke lebih banyak daerah.
Tahap Ketiga Menjadi Ujian Perluasan Program
Pembangunan 60 Sekolah Rakyat menjadi tahap penting untuk melihat kemampuan program berkembang dalam skala lebih besar. Pemerintah mempunyai ruang untuk meningkatkan jumlahnya menuju 100 lokasi apabila dukungan anggaran tersedia. Namun, penambahan jumlah sekolah perlu berjalan bersama evaluasi kualitas tahap sebelumnya. Temuan konstruksi di lapangan, kesiapan operasional, serta kebutuhan siswa dapat menjadi bahan perbaikan. Selain itu, koordinasi Kementerian PU, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan kontraktor perlu berlangsung sejak tahap perencanaan. Target Juni 2027 memberikan batas waktu yang jelas. Meski demikian, keberhasilan akhirnya tidak hanya diukur dari berapa banyak bangunan yang selesai. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah sekolah tersebut siap digunakan, aman, dikelola dengan baik, dan mampu memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan tujuan program.
