Jurnal Tempo – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyediakan 475 ton bumbu Nusantara untuk keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2025. Langkah ini diambil guna menjaga cita rasa makanan Nusantara. Jamaah akan tetap merasa nyaman selama menjalankan ibadah. Bumbu-bumbu itu akan didistribusikan ke dapur-dapur penyedia makanan. BPKH bekerja sama dengan berbagai pihak. Mulai dari penyedia bumbu, hingga pengelola katering resmi haji Indonesia. Semua dirancang agar jamaah tidak kehilangan rasa kampung halaman. Proses pengadaan bumbu dilakukan sejak jauh hari. Tujuannya untuk memastikan kesiapan dan keamanan. Bumbu yang disiapkan antara lain bawang merah. Kemudian, bawang putih, ketumbar, kunyit, dan jahe.
Jenis bumbu yang disiapkan bukan hanya dasar. Tetapi juga bumbu lengkap seperti bumbu rendang dan bumbu opor. Total keseluruhan mencapai 475 ton. Jumlah ini mencerminkan kebutuhan masif untuk puluhan ribu jamaah. Semua bumbu telah melewati proses pemeriksaan kualitas. Pemerintah memastikan tidak ada bahan kadaluarsa atau membahayakan. Pengemasan juga dilakukan sesuai standar internasional. Sehingga bisa lolos bea cukai Arab Saudi. BPKH juga melibatkan LPPOM MUI untuk sertifikasi halal. Tujuannya agar seluruh bahan benar-benar layak dikonsumsi.
“Baca Juga : Gimbal Smartphone DJI Osmo Mobile 7 Pro Hadir di Indonesia”
Distribusi bumbu ke Tanah Suci dilakukan bertahap. Pengiriman akan dimulai beberapa bulan sebelum keberangkatan haji. Proses ini dipantau langsung oleh tim logistik BPKH. Setibanya di Arab Saudi, bumbu akan disimpan di gudang resmi. Gudang tersebut sudah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Bumbu tidak langsung digunakan, melainkan dikontrol terlebih dahulu. Penggunaan dimulai saat masa operasional katering jamaah.
Langkah BPKH ini juga mengandung misi budaya. Bumbu Nusantara adalah identitas kuliner Indonesia. Keberadaannya di Arab Saudi menunjukkan kebanggaan nasional. Jamaah tidak hanya melaksanakan ibadah. Tetapi juga membawa rasa tanah air ke Tanah Suci. Bumbu ini membuat makanan lebih akrab di lidah. Sehingga jamaah tidak kaget dengan perbedaan rasa.
Program ini mendapat dukungan dari Kementerian Agama. Selain itu, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) juga ikut mengawasi. PPIH bertanggung jawab atas pelaksanaan katering di lokasi haji. Mereka memastikan bumbu digunakan secara efisien. Tidak ada pemborosan dan sesuai menu yang dirancang. Katering yang ditunjuk adalah mitra resmi pemerintah.
Bumbu-bumbu yang dibawa juga diuji dari sisi kesehatan. Tidak boleh ada kontaminasi zat berbahaya. Setiap produk melewati laboratorium sertifikasi pangan. Proses pengecekan ini dilakukan oleh BPOM. Serta lembaga pengujian pangan lainnya yang sudah ditentukan. BPKH juga menyiapkan skema darurat jika ada pengiriman terlambat.
