Jurnal Tempo – Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, tengah menghadapi badai politik besar. Skandal voucer yang menyeret namanya memicu reaksi keras dari publik. Voucer yang seharusnya digunakan untuk bantuan sosial diduga dialihkan ke pihak tertentu. Media nasional terus mengungkap keterlibatan sejumlah pejabat tinggi. Masyarakat Jepang pun mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
Skandal ini bermula dari laporan investigasi media yang menemukan kejanggalan dalam distribusi voucer. Voucer senilai miliaran yen yang seharusnya diberikan kepada warga terdampak pandemi malah jatuh ke tangan perusahaan tertentu. Beberapa perusahaan yang menerima voucer ini disebut memiliki hubungan dekat dengan pejabat pemerintah. Kasus ini semakin membesar ketika bukti aliran dana mencurigakan mulai terungkap.
“Baca Juga : Wamentan Sarankan Beras Bulog Berkutu Dialihkan untuk Pakan Ternak”
Oposisi di parlemen langsung bereaksi dengan meminta investigasi transparan. Mereka menuduh adanya praktik korupsi di balik kebijakan distribusi voucer. Beberapa anggota parlemen mendesak agar pemerintah segera memberikan penjelasan resmi. Namun, hingga saat ini, pihak pemerintah masih berusaha meredam isu tersebut tanpa memberikan jawaban konkret.
Masyarakat Jepang tidak tinggal diam setelah skandal ini mencuat. Demonstrasi mulai bermunculan di berbagai kota besar, menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Tagar #IshibaMundur menjadi trending di media sosial, menunjukkan kemarahan rakyat. Banyak warga merasa dikhianati karena bantuan yang seharusnya untuk mereka justru disalahgunakan.
Dukungan terhadap Ishiba dari partai koalisi mulai melemah. Beberapa anggota partai merasa skandal ini bisa merusak citra mereka menjelang pemilu mendatang. Mereka mendesak Ishiba untuk segera mengambil langkah tegas sebelum situasi semakin memburuk. Beberapa petinggi partai bahkan mempertimbangkan untuk menarik dukungan jika skandal ini terus berkembang.
“Simak juga: Setelah LPG 3 Kg, Bahlil Lahadalia Targetkan Solar Subsidi”
Namun, Ishiba bersikeras tidak akan mundur begitu saja. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam distribusi voucer. Menurutnya, ada pihak tertentu yang sengaja membesar-besarkan isu ini demi kepentingan politik. Meskipun begitu, tekanan terhadapnya semakin besar dari berbagai arah.
Jika situasi ini terus berlanjut, masa depan politik Ishiba bisa terancam. Parlemen mulai membahas kemungkinan mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintahannya. Jika mosi ini disetujui, Ishiba bisa dipaksa mundur sebelum masa jabatannya berakhir.
Publik masih menunggu langkah yang akan diambil oleh Ishiba dalam beberapa minggu ke depan. Apakah ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, atau justru semakin terseret dalam skandal ini. Yang jelas, tekanan dari rakyat dan parlemen tidak akan mereda dalam waktu dekat.
