Purbaya Yakin Target Defisit APBN Nol Persen Sejalan dengan Visi Presiden Prabowo
Jurnal Tempo – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan keyakinannya terhadap mimpi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai defisit APBN nol persen. Dalam keterangannya seusai Rapat Paripurna di DPR RI, Jakarta Pusat, Purbaya menyatakan bahwa upaya ini bukanlah hal mustahil. Ia menegaskan langkah efisiensi pajak dan pemberantasan penggelapan akan menjadi fokus utama pemerintah dalam satu tahun mendatang. Dengan strategi tersebut, ia berharap postur APBN bisa lebih sehat dan efisien dalam jangka panjang.
Dalam paparannya, Purbaya menekankan pentingnya perbaikan pada sistem perpajakan. Menurutnya, potensi penerimaan negara masih bisa dimaksimalkan melalui kebijakan pajak yang lebih efektif. Selain itu, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menghapus praktik penggelapan yang merugikan negara. Langkah-langkah konkret dalam pengawasan keuangan publik diharapkan mampu mempersempit ruang kebocoran dan mendukung realisasi target defisit nol persen.
APBN 2026 yang baru disahkan menjadi undang-undang disebut sebagai pijakan penting dalam perjalanan fiskal Indonesia. Purbaya mengingatkan bahwa situasi ekonomi global tengah berada dalam kondisi sulit. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus disusun dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerentanan. Ia menegaskan, Indonesia tidak boleh hanya sekadar ingin tampil berbeda tanpa memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi.
Pemerintah menargetkan defisit anggaran tahun depan sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen dari PDB. Angka tersebut naik 0,2 persen setelah revisi Badan Anggaran DPR RI terhadap RAPBN 2026. Meski lebih tinggi dari rancangan awal, defisit ini masih dalam batas aman sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kondisi tersebut dianggap tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal yang dijalankan pemerintah.
Purbaya juga menyinggung perlunya fleksibilitas dalam pengelolaan utang negara. Menurutnya, utang tidak harus dipandang secara kaku, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi. Jika ekonomi membutuhkan stimulus, pemerintah tidak ragu menambah utang untuk menjaga momentum pertumbuhan. Namun, jika pertumbuhan ekonomi sudah cukup kuat, penambahan utang bisa ditekan untuk menjaga stabilitas fiskal.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan ambisi besar agar Indonesia bisa memiliki APBN tanpa defisit pada 2027 atau 2028. Dalam pidatonya di DPR RI, ia menekankan pentingnya efisiensi sebagai cara utama mencapai tujuan tersebut. Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan APBN berimbang akan menjadi capaian bersejarah dalam perjalanan ekonomi Indonesia.
Optimisme Purbaya sejalan dengan visi Presiden menunjukkan adanya sinergi dalam kebijakan fiskal dan politik ekonomi nasional. Namun, tantangan dari gejolak global, pelemahan pasar, serta risiko ketidakpastian tetap harus diantisipasi. Dengan kombinasi kebijakan efisiensi, pengelolaan utang yang fleksibel, serta pemberantasan kebocoran, harapan untuk mencapai defisit nol persen bisa menjadi kenyataan di masa mendatang.
