Jurnal Tempo – Menteri ATR/BPN menjadi salah satu aktor kunci dalam mendukung pengembangan food estate yang menjadi program strategis pemerintahan Presiden Joko Widodo. Program ini dirancang untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus menghadapi ancaman krisis pangan yang diprediksi meningkat akibat perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan tantangan global lainnya.
“Baca Juga : Misteri Pulau Tengkorak di Italia yang Menarik Perhatian”
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan bahwa di era Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Hanya ada tiga food estate yang menjadi prioritas. Ketiga lokasi tersebut adalah:
Kalimantan Tengah: Food estate di wilayah ini difokuskan pada tanaman padi dan singkong sebagai upaya meningkatkan produksi beras dan diversifikasi pangan.
Sumatera Utara: Wilayah ini lebih diarahkan untuk pengembangan hortikultura, khususnya bawang merah dan kentang.
Nusa Tenggara Timur (NTT): Di sini, fokusnya adalah pada pengembangan jagung dan sorgum yang cocok dengan karakteristik lahan kering di wilayah tersebut.
“Simak juga: Diet Sehat Tanpa Olahraga: Rahasia Mengatur Pola Makan untuk Berat Badan Ideal”
Menurut Menteri ATR, pembatasan jumlah food estate ini didasarkan pada hasil evaluasi program serupa sebelumnya. Pengalaman menunjukkan bahwa pengelolaan food estate yang terlalu luas dapat menimbulkan masalah, seperti pengabaian aspek lingkungan. Ketidakefisienan pengelolaan lahan, serta potensi konflik agraria dengan masyarakat setempat. Dengan membatasi hanya pada tiga lokasi, pemerintah berharap pengelolaan food estate ini lebih terfokus dan efektif.
Walaupun memiliki potensi besar, program food estate juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah masalah infrastruktur di lokasi-lokasi terpencil. Menteri ATR menekankan bahwa keberhasilan program ini memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk pembangunan jalan, irigasi, dan sarana penunjang lainnya. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam program ini sangat penting untuk memastikan bahwa program ini membawa manfaat langsung bagi mereka.
Jika berhasil, food estate ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan nasional. Tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani lokal dan membuka peluang kerja baru. Pemerintah juga berharap dapat menekan impor bahan pangan tertentu yang selama ini menjadi salah satu penyebab defisit neraca perdagangan. Dengan langkah strategis dan komitmen dari berbagai pihak, program food estate di era Prabowo diharapkan dapat menjadi model pengelolaan lahan pangan berkelanjutan yang dapat diadopsi di wilayah lain di masa depan.
