Jurnal Tempo – Kesulitan utama yang dihadapi nelayan kecil dalam mendapatkan BBM subsidi terletak pada kompleksitas birokrasi. Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, menjelaskan bahwa meskipun kuota BBM subsidi untuk sektor perikanan cukup besar, namun penyalurannya terbatas. Salah satu masalahnya adalah proses administrasi yang mempersulit nelayan untuk mendapatkan surat rekomendasi untuk BBM bersubsidi. Dani mencatat bahwa syarat-syarat administrasi berbeda di setiap daerah, yang menyebabkan ketidakmerataan dalam pengurusannya. “Sampai sekarang, penyederhanaan administrasi masih terus didorong, namun di lapangan hal ini masih menjadi tantangan,” kata Dani. Hal ini membuat nelayan kesulitan untuk mengakses BBM dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Terbatasnya Jumlah SPBU Nelayan di Indonesia
Masalah kedua yang diungkapkan KNTI adalah terbatasnya jumlah SPBU yang melayani nelayan. Dani Setiawan menegaskan bahwa pemerintah dan Pertamina hanya menyediakan sekitar 314 SPBUN di seluruh Indonesia. Padahal, Indonesia memiliki lebih dari 10.000 desa pesisir yang dihuni oleh nelayan. Banyak nelayan yang harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan BBM bersubsidi, yang akhirnya membuat mereka terpaksa membeli dengan harga lebih tinggi. “Nelayan harus pergi hingga dua jam untuk membeli BBM. Ongkos tambahan ini jelas membebani mereka,” jelas Dani. Kondisi ini mengakibatkan beban ekonomi tambahan bagi nelayan, yang seharusnya bisa membeli BBM dengan harga lebih murah.
“Baca Juga : Pemprov Sumut Siapkan Anggaran Rp1,9 Triliun untuk Infrastruktur 2026”
Pengaruh Cukong dalam Kehidupan Nelayan
Selain kendala administratif dan terbatasnya fasilitas, nelayan juga sering kali terjebak dalam praktik cukong yang merugikan mereka. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa banyak nelayan di kawasan pesisir tidak memiliki akses ke solar dan pabrik es batu yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas melaut. “Kami menemukan bahwa di banyak desa pesisir, tidak ada stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan,” kata Ferry. Hal ini membuat nelayan bergantung pada cukong yang menawarkan akses solar dan es batu, namun dengan harga yang sangat tinggi, dan hasil tangkapan ikan mereka seringkali harus dijual dengan harga yang ditentukan oleh cukong.
Kekurangan Fasilitas Mendukung Produktivitas Nelayan
Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang semakin besar dalam kehidupan nelayan kecil di Indonesia. Dengan terbatasnya akses terhadap BBM subsidi dan fasilitas penunjang lainnya, nelayan harus bergantung pada pihak ketiga yang mengontrol pasar. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengurangi kemampuan nelayan untuk memperoleh keuntungan yang layak dari hasil tangkapan mereka. Praktik ini memperburuk ketergantungan nelayan terhadap cukong, yang seringkali menempatkan mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan.
Pemerintah Harus Terus Mengawasi Distribusi BBM Subsidi
Dani Setiawan mengingatkan bahwa distribusi BBM subsidi harus diawasi dengan ketat oleh pemerintah untuk memastikan bahwa nelayan kecil benar-benar mendapat manfaat dari program ini. Ia berharap agar pemerintah segera menyelesaikan masalah birokrasi dan memperbanyak jumlah SPBU khusus nelayan untuk meningkatkan aksesibilitas BBM dengan harga subsidi. “Kami berharap agar ke depan, distribusi BBM bisa lebih mudah diakses oleh nelayan, tanpa melalui banyak hambatan,” tambah Dani. Hal ini menjadi penting agar nelayan bisa lebih produktif dan tidak terbebani dengan biaya tambahan yang tidak perlu.
“Baca Juga : Bos Bulog Ungkap Penyebab Kerugian Rp550 Miliar pada 2025”
Meningkatkan Kesadaran tentang Masalah Nelayan
Untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah yang dihadapi nelayan, KNTI mendorong adanya kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Dani Setiawan berharap agar isu ini tidak hanya menjadi perhatian segelintir pihak, tetapi juga menjadi perhatian nasional. “Kami membutuhkan dukungan dari semua pihak agar nelayan bisa mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sumber daya yang mereka butuhkan,” tuturnya. Ini adalah langkah penting untuk memastikan kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan sektor perikanan di Indonesia.
Solusi Berkelanjutan untuk Masalah Nelayan
Penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi masalah yang dihadapi nelayan, terutama terkait akses BBM subsidi. Pemerintah harus memastikan bahwa nelayan tidak hanya diberikan akses yang lebih mudah, tetapi juga perlindungan terhadap praktik-praktik merugikan seperti yang dilakukan oleh cukong. Dengan adanya kebijakan yang tepat dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan nelayan bisa lebih sejahtera, dengan akses yang lebih mudah terhadap BBM subsidi dan fasilitas pendukung lainnya yang membantu mereka dalam menjalankan profesinya.
