Prabowo Bertemu Pemimpin Buruh Senin Malam: Mendorong RUU dan Merawat Aspirasi Rakyat
Jurnal Tempo – Senin malam, 1 September 2025, Istana Kepresidenan Jakarta menjadi saksi diskusi penuh makna. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pimpinan buruh terkemuka—Andi Gani Nena Wea (KSPSI), Said Iqbal (KSPI), Elly Rosita Silaban (KSBSI)—beserta Ketua DPR Puan Maharani. Mereka berdialog soal kebijakan yang selama ini dinantikan para pekerja.
Dua RUU Prioritas Dibawa ke Meja
Pertemuan ini menyertakan bahasan mendalam mengenai RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan. Prabowo menegaskan pemerintah akan mendorong pembahasan segera di DPR. Puan Maharani menyambut komitmen ini dengan kesiapan membuka ruang legislatif lintas partai. Dua RUU ini diharapkan cepat menjadi reglemen hukum yang berpihak pada buruh dan masyarakat luas.
Demonstrasi: Ruang Ekspresi, Asalkan Damai
Para pemimpin buruh menekankan pentingnya ruang untuk menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi damai. Namun, mereka juga menolak keras bentuk protes yg berujung destruktif. Said Iqbal menyampaikan bahwa bagi sebagian kelompok—seperti buruh dan mahasiswa—aksi damai adalah saluran terakhir saat forum formal belum sepenuhnya responsif. Prabowo merespons positif dengan menekankan kebebasan berpendapat tetap dijaga, selama kondusif.
Alternatif Isu Sosial yang Diangkat
Selain RUU dan demokrasi, pertemuan malam itu menyentuh sejumlah isu sosial. Tokoh agama dan aktivis yang turut hadir menyampaikan kegelisahan soal disparitas tunjangan elit politik, tekanan pajak terhadap pekerja kecil, serta krisis keadilan sosial. Prabowo dan Puan merespons dengan mendengar serius, menandai sikap terbuka pemerintah menghadapi public scrutiny.
Momentum Demokratik dan Harapan Perubahan
Pertemuan ini bukan formalitas belaka. Ia menjadi simbol kepercayaan pemerintah pada dialog produktif. Jika komitmen eksekutif dan legislatif terwujud, RUU penting yang digadang-gadang bisa menjadi rujukan reformasi struktural bagi kesejahteraan pekerja. Harapannya, hasil dari pertemuan ini bukan sekadar deklarasi, melainkan langkah kongkret membangun demokrasi yang inklusif dan adil.
