Jurnal Tempo – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas secara mendetail pendanaan bagi program ambisius pembangunan 3 juta rumah di Indonesia. Program ini merupakan salah satu inisiatif utama pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Baca Juga : Begini Cara Blokir SMS Spam dan Iklan di HP Samsung”
Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menekankan pentingnya sinkronisasi antara berbagai kebijakan dan instrumen keuangan yang ada. Hal ini mencakup koordinasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh instrumen keuangan dapat bekerja secara harmonis untuk mendukung sektor perumahan.
Sri Mulyani menyatakan, “Hari ini kami mengundang di tempat kita untuk bisa mensinkronkan seluruh policy dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di APBN maupun kebijakan BI.” Langkah ini dianggap penting untuk memaksimalkan efektivitas program dan memastikan bahwa target pembangunan 3 juta rumah dapat tercapai dalam waktu yang ditentukan.
“Simak juga: Lolly Tetap Ceria dan Memesona Saat Jalani Pemeriksaan Polisi”
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp18 triliun dalam APBN 2025. Dana ini ditujukan untuk mendukung pembangunan 220.000 unit rumah bagi MBR melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dengan bunga yang terjangkau sebesar 5 persen selama 20 tahun, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses pembiayaan perumahan.
Namun, untuk mencapai target yang lebih besar, yaitu 3 juta rumah, diperlukan upaya dan instrumen tambahan. Pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan kerja sama dengan sektor swasta untuk mempercepat realisasi program ini.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, turut hadir dalam pertemuan ini dan menyatakan komitmennya untuk mendukung program 3 juta rumah. BI berencana meningkatkan insentif likuiditas bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih aktif dalam memberikan pembiayaan perumahan. Dengan demikian, realisasi program 3 juta rumah dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, dibentuklah tim teknis yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara. Tim ini terdiri dari perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Bank Indonesia.
Tugas utama tim ini adalah memfinalisasi prosedur dan skema pembiayaan yang akan digunakan untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah. Diharapkan, dengan adanya tim teknis ini, implementasi program dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Menteri BUMN, Erick Thohir, juga menyatakan dukungannya terhadap program ini. Kementerian BUMN siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perbankan dan pengembang, untuk memastikan ketersediaan pembiayaan dan sumber daya lainnya.
Erick menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan program ini. Skala dan kompleksitas yang cukup besar memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan.
Meskipun komitmen dan dukungan dari berbagai pihak telah ditunjukkan, tantangan dalam merealisasikan pembangunan 3 juta rumah tidaklah kecil. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi antara lain ketersediaan lahan, perizinan, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Namun, dengan kerjasama yang solid dan perencanaan yang matang, diharapkan program ini dapat berjalan sesuai rencana. Program ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dalam memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.
